Perkembangan fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2022 menunjukkan bahwa dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih mendominasi sumber pendanaan di wilayah Jawa Tengah, dengan nilai nominal sebesar Rp44,14 triliun atau 70,71% dari total pendapatan daerah. Dilihat dari postur i-account APBN, TKDD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp44,14 triliun atau 67,82% dari total alokasi TKDD.
Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp64,48 triliun. Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp28,41 triliun dan Pajak Penghasilan Rp17,03 triliun. Sedangkan kinerja belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp65,29 triliun (63,09%)
Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Ultra Mikro (UMi) di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2022 telah tersalurkan sebesar Rp44,98 triliun kepada 1.299.661 debitur dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp44,38 triliun untuk 1.140.481 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,61 triliun untuk 159.180 debitur. Dibandingkan periode Juli 2022, penyaluran KUR tumbuh sebesar Rp6,16 triliun (15,80%) dan meningkat 169.872 debitur. Sedangkan penyaluran UMi tumbuh sebesar Rp0,13 triliun (27,78%) dan meningkat 33.568 debitur.
Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp18,99 triliun yang terdiri dari realisasi bidang kesehatan senilai Rp3,23 triliun, bidang perlindungan masyarakat sebesar Rp12,02 triliun dan Rp3,74 triliun untuk pemulihan penguatan ekonomi.
Menyikapi dinamika dampak kenaikan BBM di Jawa Tengah, Kemenkeu Satu Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya telah berdiskusi, berkoordinasi dan bersinergi serta berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan dampak kenaikan BBM dimaksud. Akselerasi belanja APBN dan APBD di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah.