Sinergi Kemenkeu I Jawa Tengah Upaya Memperkuat Ekonomi Nasional

Perkembangan fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Juli 2022 berdasarkan  data Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah menunjukkan bahwa dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih mendominasi sumber pendanaan di wilayah Jawa Tengah, dengan nilai nominal mencapai Rp39,96 triliun atau 72,55% dari total pendapatan daerah. Dilihat dari kinerja APBN, TKDD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp39,96 triliun atau 61,41% dari total alokasi TKDD.

Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp53,71 triliun. Angka ini mengalami peningkatan Rp9,12 triliun atau naik 20,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp25,79 triliun dan Pajak Penghasilan Rp14,77 triliun. Growth pendapatan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (50,49%) dan kenaikan Cukai sebesar (16,13%).

Sedangkan kinerja belanja APBN sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp58,27 triliun (57,67%). Kinerja belanja tersebut turun sebesar Rp4,28 triliun (-0,84%) dibanding tahun 2021. Penurunan terbesar pada jenis Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar Rp1,19 triliun (-31,15%) dibanding tahun 2021. Sedangkan Belanja Sosial mengalami peningkatan sebesar Rp22,94 miliar (61,63%) dibanding tahun 2021. Penurunan Belanja pada K/L disebabkan pagu anggaran K/L tahun 2022 dibanding tahun 2021 turun sebesar Rp5,07 triliun (-12%).

Kinerja Belanja TKDD sedikit mengalami penurunan sebesar Rp 2,62 triliun (6,16%), dikarenakan penurunan realisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah. Sisi positif kinerja APBD terutama dipengaruhi peningkatan penyaluran DAK Fisik yang mampu tumbuh sebesar 111,30%. Hal ini disebabkan karena pemda mulai melakukan pengajuan penyaluran Tahap I paling lambat  21 Juli 2022 dan adanya perpanjangan kontrak untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Ultra Mikro (UMi) di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Juli 2022 telah terrsalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp38,80 triliun untuk 970.609 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,473 triliun untuk 125.612 debitur.

Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 30 Juli 2022 adalah sebesar Rp13,32 triliun yang terdiri dari realisasi bidang kesehatan senilai Rp3 triliun, bidang perlindungan masyarakat sebesar Rp8,23 triliun dan Rp2,09 triliun untuk pemulihan penguatan ekonomi.

Sinergi bersama antar unit Eeselon I Kemenkeu yang tergabung dalam Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah diantaranya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta  melalui ALCo diharapkan mampu mendorong kinerja pelaksanaan APBN dan APBD di wilayah Jawa Tengah dalam rangka pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah.

(Editor: Suparjito)