Beberapa tahun permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi isu penting dalam perekonomian nasional setelah pemerintah Indonesia mempertimbangkan pro dan kontra subsidi bahan bakar minyak di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan terkait upaya pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran yang mengarah ke perorangan tidak lagi subsidi ke barang seperti BBM.
Anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 meningkat dari estimasi APBN yang telah disepakati diawal sebesar Rp152,2 triliun. Kenaikan APBN sebesar Rp349,9 triliun yang jauh dari estimasi awal ditujukan untuk melindungi masyarakat dari adanya gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun kenaikan subsidi yang menjadi sebesar Rp502,4 triliun ini dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu dan memiliki mobil pribadi dengan hal tersebut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa “Mestinya uang negara diprioritaskan untuk memberikan bantuan yang berbentuk subsidi yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu.”
Sebaliknya respon masyakat dari adanya Tindakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi BBM yang dialihkan untuk memberikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu menimbulkan penolakan pada masyarakat. Penolakan masyarakat disebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan masyarakat yang berada dibawah garis kesmiskinan di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak pada daya beli masyarakat yang akan semakin menurun dari adanya pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan harga produk manufaktur. Selain itu, masyarakat masih belum menerima atas alasan yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan untuk mengurangi kemiskinan, hal tersebut seharusnya masih terdapat alternatif sumber dana lainnya yang dapat digunakan, seperti peningkatan penerimaan pajak, pengurangan inefisiensi pada perusahaan Pertamina sehingga penghematan subsidi BBM dapat dilakukan hingga belasan triliun.
Kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak untuk prioritas lainnya yang lebih tepat sasaran meskipun memiliki maksud yang positif untuk membantu masyarakat yang kurang mampu namun pemerintah dapat memberikan alternatif lain dengan penghitungan yang tepat untuk menghindari dari adanya peningkatan anggaran APBN diluar dugaan serta penggunaan APBN sesuai proporsi yang tidak terfokus dalam satu hal saja.
#MariaAlicia Pramesti, Mahasiswa FEB UNS Jurusan Ekonomi Pembangunan
#SBK